Penjaminan Infrastruktur


Penjaminan Infrastruktur adalah pemberian jaminan atas kewajiban finansial PJPK untuk membayar kompensasi kepada Badan Usaha saat terjadi risiko infrastruktur sesuai dengan alokasi yang disepakati dalam perjanjian KPBU yang menjadi tanggung jawab PJPK. Penjaminan infrastruktur dilaksanakan oleh PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (PT PII) sebagai single window policy. Apabila cakupan kebutuhan penjaminan melewati kapasitas PT PII, maka akan dilakukan penjaminan bersama antara Kementerian Keuangan dengan PT PII.

  1. Dasar Hukum

Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2010

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 260/PMK.011/2010

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 8/PMK.08/2016

  1. Tujuan

Mendukung kesuksesan perolehan pembiayaan serta potensi perbaikan tenor, bunga, atau syarat pembiayaan.

Menjamin kinerja PJPK selaku mitra badan usaha dalam perjanjian KPBU.

Meningkatkan keyakinan serta memberikan kenyamanan berinvestasi kepada investor dan perbankan.

  1. Proses Pengajuan Penjaminan

Pengajuan dukungan penjaminan disampaikan kepada PT. PII sebagai single window policy (http://www.iigf.co.id/id/contact-us).

 

Tags

Dukungan PemerintahInfrastrukturKantor Bersama KPBUKerja Sama Pemerintah dan Badan UsahaKPBUPendanaan InfrastrukturPenyiapan KPBUPPPSOURCETransaksi KPBU